 |
| H. Sjahrani Mataja |
Sjahrani Mataja lahir di Balikpapan, 11 Oktober 1948. Sjahrani berhasil menjadi anggota DPR RI 2014-2019 setelah memperoleh 31.347 suara untuk daerah pemilihan Kalimantan Selatan II.
Pendidikan
S1 STIA Bina Banua Banjarmasin (1992)
STIE IPWI, Jakarta (1998)
Perjalanan Politik
Sjahrani pernah menjabat Bupati Kota Baru (Kalimantan Selatan) dalam 2 periode, yaitu 2000-2005 dan 2005-2010. Sjahrani juga pernah maju dalam kandidat wakil gubernur Kalimantan Selatan melalui Partai Golkar, meski kalah. Posisi tertinggi di Golkar adalah Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Kota baru (2005-2010). Pada 2011, dirinya berpindah partai ke Gerindra, dan kini menjabat Ketua Koordinator Wilayah Partai Gerindra Kalimantan Selatan II (2011-Sekarang).
Sjachrani yang semula bertugas di Komisi IV DPR-RI yang membidangi pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, dan pangan kemudian berpindah ke Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM dan BUMN, serta standardisasi nasional.
Pada paripurna 2 Oktober 2018, Sjahrani tidak lagi menjadi anggota DPR dan digantikan oleh Ahmad Yudhi Wahyuni.
Sikap Politik
RUU Karantina
24 Juni 2015 - Sjahrani menilai fokus tugas Badan Karantina itu harus imbang antara barang keluar dan barang masuk. Berkaitan dengan kelembagaan, Sjahrani dukung inisiatif untuk menyatukan semua badan-badan karantina dibawah kementerian yang berbeda menjadi satu agar nanti kewenangannya lebih kuat. Sjahrani minta perhatian khusus kepada Badan Karantina Pertanian (BKP) untuk mengawasi buah-buah impor yang awetnya lama, karena curiga bisa membahayakan kesehatan masyarakat. Sjahrani setuju dan dukung diterapkannya sanksi hukum yang jelas mengenai pelanggaran penyebaran penyakit.
UU Perlindungan Nelayan dan Pembudi Daya Ikan
17 Juni 2015 - Sjahrani minta klarifikasi ke Direktur Utama Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Dirut Perum Perindo) strategi yang disiapkan Perum Perindo untuk fasilitasi nelayan-nelayan kita. Sjahrani menilai Sekolah Tinggi Perikanan (STP) perlu dibantu dan Sjahrani janji kepada Kepala Sekolah Tinggi Perikanan (STP) bahwa ia akan bantu.
4 Juni 2015 - Sjahrani saran ke para Direktur Jenderal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk memberikan pelatihan penguasaan teknologi bagi generasi baru profesi nelayan supaya bisa ikut bersaing. Sjahrani juga saran ke para Direktur Jenderal KKP bentuk bantuan yang diberikan ke nelayan formatnya pemukiman nelayan, jaminan asuransi dan modal.
Tanggapan
Daya Saing dan Strategi Pemasaran Perusahaan Semen
23 Januari 2018 - Pada Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan PT Semen Indonesia, PT Semen Baturaja dan Kementerian BUMN (KemenBUMN) Sjachrani memberi gambaran atas permintaan dukungan yang disampaikan Pak Hendy (Dirut) masalah pembatasan izin pembangunan pabrik. Menurutnya negara kita kekayaan alamnya melimpah termasuk bahan baku kerikil. dulu dirinya memberi rekomendasi utk perusahaan semen di Kalsel dan dapat bahan baku untuk jangka waktu 100 tahun hinggi kini stoknya masih jutaan. Di Kalsel, Kabupaten Kota Baru, dimana dirinya pernah menjadi Bupati di sana ia bayangkan parik semen kelak berkembang dan bahan bakunya sudah dicadangkan terlebih dahulu, Untuk itu Ia meminta agar PT Semen dapat menguasai lahannya terlebih dahulu agar tidak diambil alih oleh pihak asing, untuk pengembangan PT Semen Indonesianya dapat dilakukan belakangan.
Isu Penjualan BUMN
10 Oktober 2017 - Pada Rapat Kerja Komisi 6 DPR-RI dengan Menteri Perindustrian (mewakili Menteri BUMN), Sjachrani menyampaikan bahwa Komisi 6 tidak setuju kalau ada penjualan BUMN, termasuk anak atau cucu BUMN. Sjachrani berharap bahwa hajat orang banyak ini harus dikuasai negara.
Holding Gula
28 Agustus 2017 - Pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan PTPN, PT RNI, Ketua Asosiasi Perkebunan, dan Deputi KemenBUMN Sjahrani mengatakan jika gula dari Thailand dan China masuk, Indonesia harus melawan. Sjahrani berharap pemberian PMN untuk pabrik gula jangan setengah-setengah.
Evaluasi APBN 2016 dan Hasil Pemeriksaan BPK Semester 1 KemenKopUKM dan Dekopin
23 November 2016 - Sjahrani mengatakan bahwa KemenKop-UKM pada tahun 2015 mendapat opini WTP. Hal tersebut merupakan suatu prestasi. KemenKop-UKM harus mempertahankan prestasi yang telah dicapai. Ia menanyakan apakah ada pemeriksaan atau pengawasan internal KemenKop-UKM ke Dekopin. Selanjutnya, Sjahrani berpendapat jika ingin ekonomi kerakyatan maju, berarti Komisi 6 harus mendorongnya.
Program Kerja dan Rencana Kerja Tahun 2017 - Badan Restorasi Gambut
31 Agustus 2016 - Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dengan Badan Restorasi Gambut (BRG), menurut Sjachrani 2 Juta hektar selama 5 tahun memang tugas yang berat. Sebuah kehidupan yang tidak hanya berhubungan dengan gambut tetapi efek dari gambut juga perlu diperhatikan. Ia melihat ada semacam kanal yang dibuat, tetapi jika terlalu banyak kanal juga akan sangat beresiko. Menurut Sjachrani kanal harus dijaga agar tidak mengurangi debit air karena jika kering akan berbahaya. Sjahrani mengatakan bahwa ini harus dikembalikan kepada kodrat alam saja yang terpenting ini bermanfaat. Sjachrani menanyakan tentang beberapa bantuan yang sudah diterima dan dana yang diterima sebesar US$ 1 juta apakah merupakan pinjaman atau berupa investasi. Selain itu Ia ingin tahu dana hibah ini nantinya harus dibayarkan berupa apa.
Status Kepegawaian Tenaga Harian Lepas (THL)
25 Agustus 2016 - Pada Rapat Audiensi dengan Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP), THL Perkebunan, THL Perikanan, Inseminator Peternakan, Kepala BPPSDMP, dan KKP Sjachrani menanyakan perihal otonomi daerah dan peran bupati dalam pengangkatan para THL. Ia khawatir akan berbenturan dengan peraturan otonomi daerah.
Anggaran Kementerian Pertanian
22 Juni 2016 - Sjachrani menyesalkan adanya penghematan di program Kementerian Pertanian (Kementan) karena bertentangan dengan semangat pemerintah yang menuju kedaulatan dan swasembada pangan.
Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
15 Juni 2016 - Sjachrani mengkritisi banyaknya pemberitaan di media tentang seekor bekantan yang dibunuh disebabkan karena lemahnya pengawasan dan mempertanyakan jumlah personil yang menangani masalah tersebut. Sjachrani juga mempertanyakan banyak sekali konflik agraria di sektor perkebunan dan pertanian. Kemudian, ia juga meminta perhatian Kementerian LHK dan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemda terkait pencemaran limbah di daerah.
Tenaga Harian Lepas - Tenaga Bantu Penyuluh
15 Maret 2016 - Sjachrani menyarankan THL TBPP jangan membuat permasalahan baru. Dirinya juga menyarankan agar THL TBPP fokus untuk meningkatkan kinerja.
2 Juli 2015 - Menurut Sjahrani wewenang pengangkatan Tenaga Penyuluh Pertanian sebaiknya dikembalikan ke Pusat. Sjahrani menilai para Penyuluh Tidak Tetap tersebut bisa digunakan sebagai alat merauk suara oleh para calon-calon Bupati.
Rencana Kerja & Anggaran dan Dana Alokasi Khusus - Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan
18 November 2015 - Sjahrani menilai seharusnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) kali ini dilakukan dengan Dirjen Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) surat undangan sudah sampaikan kepada DJPK. Sjahrani merasa kecewa karena pencanangan kedaulatan pangan oleh Pemerintah tidak ditunjang dengan anggaran yang memadai. Sjahrani juga menuntut kejelasan pencairan anggaran kepada KemenKP karena saat reses itu sudah didesak para nelayan. Menurut Sjahrani, nelayan membutuhkan mesin kapal kecil dan alat tangkap ikan pengganti setelah yang sebelumnya dilarang penggunaannya oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (MenKP), Susi Pudjiastuti.
Rencana Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan
27 Mei 2015 - Berdasarkan kunjungannya ke Bangka Belitung (Babel), menurut Sjahrani ada HTI yang minta dicabut izinnya. Sjahrani minta klarifikasi ke Gubernur Bangka Belitung (Babel) mengenai laporan tersebut. Sjahrani menggaris bawahi bahwa sejak era reformasi kebutuhan industri kayu sudah diakomodir dengan HTI jadi seharusnya tidak merambah hutan.
Evaluasi Kinerja Kementerian Pertanian
26 Mei 2015 - Menurut Sjahrani rata-rata umur petani Indonesia adalah 40 tahun dan Sjahrani menilai mahasiswa lulusan ilmu pertanian belum ada yang mau jadi petani. Sjahrani dorong Menteri Pertanian (Mentan) untuk memikirkan strategi untuk memperbaiki regenerasi petani di Indonesia.
Sjahrani menyoroti masalah pupuk langka. Jangankan pupuk bersubsidi, tapi pupuk non-subsidi pun masih susah dicari. Sjahrani minta perhatian khusus Mentan untuk perbaiki kinerja Bulog karena ketika reses Sjahrani banyak mendapat keluhan mengenai raskin. Sjahrani ingin datang ke Bulog di Dapilnya untuk inspeksi.
Menurut Sjahrani pangan itu tidak harus selalu identik dengan beras padi, tapi bisa juga singkong atau ubi rambat. Sjahrani ingin rakyat tidak bergantung dengan beras atau nasi saja.
Perburuan dan Perdagangan Ilegal Satwa Langka yang Dilindungi
25 Mei 2015 - Sjahrani menyatakan Ibu Menteri (Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup) harus mengajukan anggaran keamanan guna pelestarian satwa liar.
Evaluasi Stabilisasi Harga Pangan
6 April 2015 - Sjahrani berharap Direktur Utama Bulog tidak menganggap Komisi 4 yang hadir sebagai musuh yang memojokkan, tapi orang yang bermaksud baik.
Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
1 April 2015 - Sjahrani menilai nelayan tradisional tidak mungkin diberi bantuan kapal besar, lebih baik diberikan mesin kapal kecil saja. Menurut Sjahrani alat untuk nelayan tradisional diberikan mesin kapal kecil saja sudah nilainya Rp.7 juta. Terkait Sekolah Perikanan, Sjahrani saran untuk diberikan alat-alat praktek yang lebih memadai dan program gratis sekolah untuk anak nelayan.
Sehubungan dengan unjuk rasa tentang Peraturan Menteri KKP No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Trawl di Indonesia (Permen No.2), Sjahrani minta klarifikasi ke Menteri Kelautan dan Perikanan apakah disebabkan karena kurangnya sosialisasi. Sjahrani saran ke MenKP perlunya sosialisasi ke gubernur-gubernur.
Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
30 Maret 2015 - Sjahrani minta klarifikasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ketentuan tentang hutan lindung karena peraturannya berbeda antara pusat dan daerah.
Konservasi Hutan
Pada 11 Februari 2015 - Sjahrani menanyakan bagaimana status pembangunan kehutanan dengan program HTI (Hutan Tanaman Industri). Menurut observasinya, bila masyarakat diizinkan menanam di hutan, sering kali mereka menanam sawit. Sjahrani berpendapat, tantangan kita adalah pelestarian hutan sekaligus memajukan industri kayu Indonesia.
